DPR Minta Evaluasi SPPG Usai Insiden MBG di Cilincing

Viralterkini.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyusul insiden kecelakaan kendaraan pengangkut menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menabrak sejumlah siswa dan guru di SDN Kalibaru 01 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara.

Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (12/12/2025) dan menimbulkan korban luka di lingkungan sekolah.

Mobil yang terlibat kecelakaan diketahui tengah mengangkut logistik makanan untuk program MBG, salah satu program nasional yang menyasar pemenuhan gizi anak sekolah.

“Kami menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas peristiwa tragis yang terjadi di SDN Kalibaru 01, Jakarta Utara, di mana sejumlah siswa menjadi korban akibat dilindas mobil yang mengangkut logistik program Makan Bergizi Gratis,” kata Charles Honoris dikutip Selasa (16/12/2025).

Menurut Charles, insiden tersebut mengindikasikan adanya persoalan serius dalam tata kelola pelaksanaan program MBG, khususnya pada aspek teknis di lapangan.

Ia menilai sistem pengawasan dan verifikasi personel, terutama sopir yang bertugas mengangkut makanan, belum berjalan optimal.

“Insiden ini menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola program MBG, khususnya dalam aspek pelaksanaan teknis di lapangan. Informasi bahwa sopir yang mengemudikan kendaraan merupakan sopir pengganti yang tidak biasa menangani armada tersebut mengindikasikan bahwa sistem pengawasan dan verifikasi personel tidak berjalan semestinya,” ujarnya.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa setiap individu yang terlibat langsung dalam operasional program MBG, termasuk sopir, harus melalui proses seleksi dan verifikasi yang ketat.

Menurutnya, program yang menyasar anak-anak tidak boleh dijalankan dengan prosedur yang longgar.

“Setiap individu yang ditugaskan dalam program ini, termasuk sopir, harus melewati proses verifikasi yang ketat dan memenuhi standar kualifikasi yang jelas. Tidak bisa asal tunjuk, apalagi ketika tugasnya melibatkan keselamatan anak-anak di lingkungan sekolah,” tegas Charles.

Charles juga secara khusus mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) bersama instansi terkait untuk bertanggung jawab penuh atas insiden tersebut.

Ia meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan program MBG, mulai dari pengadaan armada, penugasan tenaga lapangan, hingga mekanisme pengawasan.

“Kami mendesak BGN dan instansi yang bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap SOP pelaksanaan program ini, termasuk mekanisme pengadaan dan penugasan tenaga lapangan. Siapa pun yang terbukti lalai harus dimintai pertanggungjawaban secara transparan,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya pendalaman terhadap peran SPPG sebagai pihak penyalur dan pelaksana teknis di lapangan.

Menurut Charles, evaluasi terhadap SPPG perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

“Iya, harus didalami dan dievaluasi, termasuk SPPG sebagai penyalur. Jangan sampai program yang sejatinya bertujuan mulia justru menciptakan risiko baru bagi anak-anak,” ucapnya.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak usia sekolah.

Program ini diharapkan mampu menekan angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Namun demikian, Charles mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari distribusi makanan, tetapi juga dari aspek keselamatan, profesionalisme, dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Ia menilai insiden di Cilincing harus dijadikan momentum perbaikan menyeluruh.

“Program ini sangat baik dan harus kita dukung bersama. Tetapi pelaksanaannya tidak boleh ceroboh. Keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama, di atas segalanya,” ujar Charles.

DPR RI, lanjutnya, akan terus melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di seluruh daerah.

Charles memastikan Komisi IX DPR RI siap berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan tidak menimbulkan dampak negatif di lapangan.

Sementara itu, pihak terkait diharapkan segera melakukan langkah-langkah perbaikan, termasuk pengetatan SOP dan peningkatan pengawasan terhadap seluruh rantai distribusi MBG.

Insiden di SDN Kalibaru 01 Pagi menjadi pengingat bahwa tata kelola yang lemah dapat berujung pada risiko serius, terutama bagi keselamatan anak-anak di lingkungan sekolah. (ma)