Viralterkini.id, Semarang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Perhubungan periode 2019–2024, Budi Karya Sumadi, sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Pemeriksaan dilakukan di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah. Lokasi pemeriksaan dipilih karena perkara dugaan korupsi DJKA memiliki locus awal di wilayah Jawa Tengah.
Kuasa hukum Budi Karya, Tri Hartanto, membenarkan bahwa kliennya hadir memenuhi panggilan penyidik KPK. Menurutnya, kehadiran tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
“Klien kami datang sesuai jadwal yang telah ditetapkan penyidik. Kami memenuhi undangan tersebut,” ujar Tri.
Kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian menjadi salah satu perkara yang tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemeriksaan saksi dilakukan di wilayah Jawa Tengah karena berkaitan dengan lokasi awal perkara.
Pada saat yang sama, KPK juga memeriksa saksi lain guna mempercepat proses pengumpulan keterangan dalam penyidikan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan pemeriksaan Budi Karya dilaksanakan di Semarang bersamaan dengan saksi lainnya.
“Ya, saksi BKS dilakukan pemeriksaan di Semarang. Ini merupakan penjadwalan ulang, di mana penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi lainnya yaitu Saudara AN dari PT IPA,” kata Budi.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan PT IPA sebagai tersangka korporasi. Penetapan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan dalam kasus dugaan korupsi di DJKA.
Menurut KPK, pemeriksaan sejumlah saksi di lokasi yang sama diharapkan dapat membuat proses penyidikan lebih efektif. Penyidik dapat menggali keterangan dari berbagai pihak secara lebih terkoordinasi.
“Esensinya adalah keterangan dari yang bersangkutan sehingga dapat membantu proses penyidikan perkara ini,” ujar Budi.
Hingga kini, penyidik KPK masih terus mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak terkait guna memperkuat pembuktian dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan. (bn)
PakarPBN
A Private Blog Network (PBN) is a collection of websites that are controlled by a single individual or organization and used primarily to build backlinks to a “money site” in order to influence its ranking in search engines such as Google. The core idea behind a PBN is based on the importance of backlinks in Google’s ranking algorithm. Since Google views backlinks as signals of authority and trust, some website owners attempt to artificially create these signals through a controlled network of sites.
In a typical PBN setup, the owner acquires expired or aged domains that already have existing authority, backlinks, and history. These domains are rebuilt with new content and hosted separately, often using different IP addresses, hosting providers, themes, and ownership details to make them appear unrelated. Within the content published on these sites, links are strategically placed that point to the main website the owner wants to rank higher. By doing this, the owner attempts to pass link equity (also known as “link juice”) from the PBN sites to the target website.
The purpose of a PBN is to give the impression that the target website is naturally earning links from multiple independent sources. If done effectively, this can temporarily improve keyword rankings, increase organic visibility, and drive more traffic from search results.
