Tanpa Alasan Hukum, 129 Putusan Pajak Dikembalikan ke Pengadilan Pajak – viralterkini

Viralterkini.id, Jakarta – Sebanyak 129 putusan dikembalikan ke Pengadilan Pajak untuk dimintakan pemeriksaan ulang karena tanpa alasan hukum. Semua Putusan ini berasal dari gugatan Wajib Pajak terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak yang mengembalikan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak (SKP) tidak benar tanpa menerbitkan Keputusan.

Alasan Wajib Pajak mengajukan pembatalan adalah SKP diterbitkan oleh Pejabat yang tidak berwenang. Dalam beberapa putusan, Majelis Hakim menguatkan pendapat Dirjen Pajak yang menerbitkan Surat Pengembalian permohonan pembatalan SKP dengan alasan karena sebelumnya sudah pernah mengajukan keberatan.

Menurut Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 tahun 2013, terhadap permohonan pengurangan atau pembatalan yang diajukan, harus diteliti dan dipertimbangkan berdasarkan pembukuan atau pencatatan, data dan atau informasi. Alasan permohonan pembatalan SKP itu adalah SKP diterbitkan oleh Pejabat yang tidak berwenang dan Ditjen Pajak kemudian mengembalikan permohonan tersebut dengan alasan sudah pernah mengajukan keberatan. Surat pengembalian permohonan tersebut kemudian digugat ke Pengadilan Pajak tetapi oleh Majelis Hakim ditolak tanpa alasan yang jelas.

Konsultan Hukum Teger Tax Lawyer Firm, Reza Irawan menegaskan hanya pejabat berwenang yang dapat menerbitkan SKP. Karena itu, menurutnya, bila SKP tidak diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, maka SKP tersebut sesungguhnya tidak boleh diperiksa dan diteliti.

“Tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan bahwa SKP yang diterbitkan oleh Pejabat yang tidak berwenang dapat ditindaklanjuti dengan penelitian terhadap Pembukuan atau pencatatan, dokumen yang mendasari pembukuan, data dan atau informasi sebagaimana hukum acara Pasal 16 Permenkeu nomor 8 tahun 2013”, ujar Reza.

Hanya dalam beberapa perkara, ungkap Reza, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memang mengelompokkan permohonan pembatalan SKP karena diterbitkan oleh pejabat tidak berwenang sebagai kelompok permohonan yang dapat ditindaklanjuti dengan penelitian terhadap Pembukuan atau pencatatan, dokumen yang mendasari pembukuan, data dan atau informasi. Atas dasar hal tersebut, majelis hakim pun kemudian menolak gugatan.

“Mana mungkin alasan pembatalan SKP karena diterbitkan oleh pejabat tidak berwenang, dapat diselesaikan dengan melakukan penelitian terhadap terhadap pembukuan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang mendasari pembukuan, data dan atau informasi. (Kalau demikian) ini sama saja Majelis Hakim memutuskan matahari terbit sebelah barat dan terbenam sebelah timur”, tegas dia.

“Oleh karena tidak ada alasan hukum dalam pertimbangannya, sebanyak 129 putusan tersebut merupakan putusan yang tidak sah menurut Pasal 84 ayat (2) UU Pengadilan Pajak. Selanjutnya 129 putusan tersebut kemudian dimintakan kepada Ketua Pengadilan Pajak untuk memeriksa ulang dan melaksanakan sidang pemeriksaan cepat”, tutup Reza. (ma)

20 Total Count