Forum Masyarakat Kota Bekasi Sindir Walikota dan DPRD Bekasi Hanya Diam, Soal Kejanggalan Keuangan PT Migas Kota Bekasi – Viral Terkini Indonesia

Viralterkini.id, Bekasi – Forum Masyarakat Kota Bekasi yang disingkat FORMASI merasa ada keanehan terhadap Walikota Bekasi,  Tri Adhianto dan Anggota serta Pimpinan DPRD Kota Bekasi dalam dugaan kejanggalan pengelolaan keuangan PT Migas Kota Bekasi.

Koordinator Formasi Syarif Hidayatulloh mengatakan sikap diam tersebut menunjukkan adanya indikasi ketidakberesan kolektif dalam dugaan kejanggalan pengelolaan keuangan BUMD Migas milik kota Bekasi tersebut.

“Yah, kita perlu curiga dengan sikap diamnya Walikota Tri Adhianto dan sejumlah anggota plus pimpinan DPRD. Sudah hampir tiga pekan isu ini bergulir tetapi tidak ada respon atau tanggapan dari kedua belah pihak. Jangan-jangan rumor kejanggalan pengelola keuangan PT Migas Kota Bekasi ini memang melibatkan banyak pihak,” kata Syarif dalam keterangan kepada media, Sabtu (5/7) siang.

Apalagi, menurut Syarif, sebagai Kepala Daerah di kota Bekasi, Tri Adhianto semestinya ikut bertanggungjawab secara moral atas kejanggalan pengelolaan keuangan di BUMD tersebut. Pasalnya secara regulasi, Walikota Tri Adhianto memiliki otoritas sebagai pemegang kekuasaaan pengelolaan keuangan daerah di Bekasi sekaligus pembina dan pengawas PT Migas Kota Bekasi.

“Pak Walikota Tri Adhianto seharus memiliki tanggung jawab moral untuk menjawab polemik keuangan PT Migas Kota Bekasi. Sebagai Kepala Daerah di kota Bekasi, tanggung jawab tersebut melekat pada peran dan fungsinya sebagai Walikota Bekasi. Jadi seharusnya dia tidak boleh bersikap diam,” ujarnya

Pun, bagi Syarif, seharusnya Anggota dan pimpinan DPRD juga bersikap proaktif menindaklanjuti polemik kejanggalan pengelolaan keuangan kota Bekasi tersebut. Sebagai representasi suara rakyat, Anggota dan Pimpinan DPRD Kota Bekasi bertanggungjawab memastikan PT Migas Kota Bekasi dikelola secara baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Tidak hanya Walikota (Tri Adhianto), DPRD Kota Bekasi juga demikian. Mereka ramai-ramai memilih bersikap diam. Saya malah dapat laporan dari sejumlah jurnalis yang mengatakan Anggota dan Pimpinan DPRD Kota Bekasi tampak sengaja menghindar memberikan komentar soal kejanggalan pengelolaan keuangan PT Migas Kota Bekasi. Entah karena alasan apa !,” tutur dia.

Syarif pun kembali menghimbau masyarakat untuk bersama-sama ikut mengawasi kejanggalan pengelolaan keuangan PT Migas Kota Bekasi ini. Pasalnya, menurut dia, jika kalangan eksekutif (Walikota) dan legislatif di kota Bekasi tampak diam mengusut kejanggalan ini, maka rakyat dan kelompok masyarakat sipil lah yang akan tampil di depan mengungkap kasus ini.

“Pokoknya kita akan kawal, awasi dan ungkap kasus ini. Kita akan gunakan dukungan rakyat dan teman teman masyarakat sipil (NGO) untuk mengungkap kejanggalan keuangan PT Migas Kota Bekasi. Kita akan tangkap siapa yang mengambil untung dari kejanggalan ini,” ucapnya.

Sebelumnya, Formasi juga mendesak Kejaksaan Negeri Kota Bekasi (Kejari Kota Bekasi) untuk mengusut kejanggalan pengelolaan keuangan di PT Migas Kota Bekasi senilai Rp 9,3 miliar. Syarif mengatakan Kejari kota Bekasi berwenang untuk mengusut kejanggalan pengelolaan yang potensial merugikan keuangan daerah warga kota Bekasi tersebut.

“Kejari Kota Bekasi harus mengusut kejanggalan ini (Pengelolaan Keuangan PT Migas Kota Bekasi). Ini sesuai dengan Tupoksi Kejari Kota Bekasi untuk mendukung pelaksanaan penegakan hukum secara preventif,” kata dia. (ma)

16 Total Count