Masyarakat dari sejumlah kawasan pegunungan di Jawa Barat menolak rencana proyek geothermal karena dinilai berpotensi merusak lingkungan, mengancam sumber air, dan memiskinkan warga.
Viralterkini.id, SUMEDANG – Rencana pengembangan industri panas bumi (geothermal) di sejumlah kawasan pegunungan Jawa Barat menuai penolakan dari masyarakat setempat. Penolakan tersebut disampaikan melalui petisi yang ditandatangani warga dari sejumlah wilayah pegunungan yang tergabung dalam Paguyuban Warga Jaga Giri.
Warga yang berasal dari kawasan Gunung Tampomas di Kabupaten Sumedang, Gunung Gede Pangrango, Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan, hingga Gunung Cisolok-Sukarame di Kabupaten Sukabumi menilai proyek geothermal berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekologis yang serius.
Dalam petisi tersebut, masyarakat meminta pemerintah menghentikan seluruh rencana pembangunan geothermal di pegunungan Jawa Barat maupun wilayah lain di Indonesia. Mereka juga mendesak penghentian proyek-proyek yang dinilai merusak lingkungan dan mengancam ruang hidup masyarakat.
Selain itu, warga mendorong pemerintah lebih fokus mendukung sektor pertanian dan pelestarian lingkungan sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat di kawasan pegunungan.
Warga Gunung Tampomas, Pepen, mengatakan kehidupan masyarakat selama ini sangat bergantung pada sumber daya alam yang tersedia di kawasan pegunungan.
Menurutnya, lahan pertanian di wilayah tersebut menghasilkan berbagai komoditas seperti padi, durian, cengkeh, kakao, dan alpukat yang menjadi penopang ekonomi masyarakat serta dipasarkan hingga ke Bandung, Cirebon, dan Jakarta.
“Rencana proyek geothermal akan merenggut kehidupan masyarakat yang selama ini ditopang oleh tanah dan air dari wilayah hidup kami,” ujar Pepen dalam keterangan tertulis, Minggu (8/6/2026).
Ia menambahkan, produksi jamur warga di kawasan Tampomas mampu mencapai 25 ton dalam satu musim panen. Selain menjadi sentra pertanian, kawasan tersebut juga berfungsi sebagai daerah tangkapan air yang menopang kebutuhan 10 kecamatan di sekitarnya.
Pepen juga menyoroti keberadaan berbagai situs sejarah dan warisan budaya yang tersebar di kawasan Gunung Tampomas. Ia khawatir keberadaan situs-situs tersebut terancam apabila proyek panas bumi tetap dijalankan.
Dalam kesempatan yang sama, Pepen mengkritik sikap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang dinilai belum memberikan respons tegas terhadap aspirasi warga yang menolak proyek geothermal.
“Kalau mengajak warga menjaga gunung dan alam, seharusnya aspirasi masyarakat juga didengar. Sampai hari ini kami belum melihat sikap tegas terkait penolakan geothermal,” katanya.
Sementara itu, perwakilan warga Sukabumi, Embang, menilai proyek geothermal berpotensi mengganggu ketersediaan sumber air yang selama ini menjadi kebutuhan utama masyarakat.
“Apabila industri geothermal dibangun di Desa Sirnarasa, tentu warga akan kesulitan untuk melaksanakan ibadah karena persoalan air,” ujarnya.
Ia menegaskan masyarakat saat ini telah hidup cukup sejahtera dari sumber daya yang tersedia di wilayah mereka dan khawatir kondisi tersebut berubah jika proyek panas bumi direalisasikan.
Penolakan serupa disampaikan Apip, warga yang tinggal di kaki Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan. Menurutnya, keberadaan proyek geothermal justru berisiko memperburuk kondisi lingkungan dan mengancam mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian.
“Pasokan air dari kawasan Ciremai selama ini menghidupi pertanian dan kebutuhan warga di Kuningan, Cirebon hingga Majalengka. Kami khawatir dampaknya akan dirasakan masyarakat luas,” kata Apip.
Ia mengungkapkan persoalan krisis air, banjir, dan longsor sudah mulai dirasakan masyarakat sebelum adanya proyek geothermal. Kondisi tersebut, menurutnya, dipicu oleh meningkatnya aktivitas industri air dan pariwisata di kawasan pegunungan.
Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Lila Puspitaningrum, menyebut kekhawatiran warga memiliki dasar berdasarkan sejumlah temuan di berbagai wilayah operasi geothermal di Indonesia.
Menurut Lila, penelitian CELIOS menemukan sejumlah insiden yang terjadi di kawasan panas bumi, seperti keracunan gas di Sorik Marapi, Sarulla, dan Dieng, serta ledakan gas di Dieng dan Patuha.
“Kami juga menemukan kasus amblesan tanah dan semburan lumpur panas di Mataloko. Ini menunjukkan bahwa proyek geothermal tidak selalu berjalan tanpa risiko bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Lila.
Ia menambahkan, pengalaman di sejumlah daerah menunjukkan manfaat ekonomi yang dijanjikan proyek geothermal belum tentu dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.
“Di Ijen, Jawa Timur, kurang dari satu persen warga usia produktif yang terserap saat masa konstruksi. Sementara di Dieng ditemukan perubahan kualitas air yang dikeluhkan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Advokasi LBH Bandung, Heri Pramono, menilai berbagai bentuk tekanan terhadap warga yang menyuarakan penolakan menunjukkan adanya persoalan dalam pelaksanaan proyek geothermal.
Menurut Heri, negara memiliki kewajiban menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam konstitusi.
“Kriminalisasi kerap menjadi instrumen yang digunakan untuk memperlancar proyek. Suara kritis warga sering dianggap sebagai bentuk penolakan pembangunan, padahal mereka sedang memperjuangkan hak konstitusionalnya,” kata Heri.***
PakarPBN
A Private Blog Network (PBN) is a collection of websites that are controlled by a single individual or organization and used primarily to build backlinks to a “money site” in order to influence its ranking in search engines such as Google. The core idea behind a PBN is based on the importance of backlinks in Google’s ranking algorithm. Since Google views backlinks as signals of authority and trust, some website owners attempt to artificially create these signals through a controlled network of sites.
In a typical PBN setup, the owner acquires expired or aged domains that already have existing authority, backlinks, and history. These domains are rebuilt with new content and hosted separately, often using different IP addresses, hosting providers, themes, and ownership details to make them appear unrelated. Within the content published on these sites, links are strategically placed that point to the main website the owner wants to rank higher. By doing this, the owner attempts to pass link equity (also known as “link juice”) from the PBN sites to the target website.
The purpose of a PBN is to give the impression that the target website is naturally earning links from multiple independent sources. If done effectively, this can temporarily improve keyword rankings, increase organic visibility, and drive more traffic from search results.
